Ganggu Iklim Usaha, KPPU Minta Perdebatan BPA Galon Guna Ulang Dihentikan

MEDAN – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta perdebatan sengit di sektor air minum dalam kemasan (AMDK) tentang isu Bisphenol A (BPA) pada kemasan galon guna ulang dihentikan.

“Pasalnya hal tersebut berpotensi membingungkan konsumen dalam memilih produknya dan mengganggu iklim usaha,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama pada Sekretariat KPPU, Deswin Nur melalui siaran persnya, Selasa (5/9/2023).

Deswin Nur menyebutkan sejak setahun terakhir pihaknya mengamati di media cetak dan sosial bahwa masih terjadi perdebatan.

Di mana hal tersebut mulai mengarah pada berbagai kampanye negatif yang melibatkan sejumlah merk dagang besar di sektor tersebut.

KPPU menilai isu tersebut dapat mengarah pada manipulasi persaingan yang berdampak pada konsumen dan justru menguntungkan pelaku usaha yang terkait.

Seperti isi surat yang disampaikan KPPU kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tahun lalu.

KPPU meyakini kontroversi BPA ini terkait dengan masalah kesehatan dan keamanan produk, yang merupakan kewenangan BPOM dan Kementerian Kesehatan, bukan KPPU.

Sebaiknya publik menunggu hasil atau keputusan pemerintah atas persoalan tersebut, dan tidak melakukan berbagai kampanye negatif yang justru membingungkan konsumen serta mengaburkan bentuk persaingan di pasar AMDK.

Dikatakannya, KPPU melihat berbagai kampanye atau pemberitaan di media cetak dan media sosial terkait isu tersebut juga dapat dilihat sebagai bagian dari strategi pemasaran.

“Dalam pendekatan teoritis persaingan usaha, dikenal istilah Hotelling’s Model of Spatial Competition,” ujarnya.

Model ini lanjutnya, merupakan bagian dari teori permainan tanpa kerja sama (non-cooperative game) yang dikenal dalam ekonomi persaingan usaha.

Model ini menjelaskan fenomena strategi perusahaan yang saling dominan untuk produk homogen yang memaksimalkan keuntungan dengan mendekatkan lokasi produknya satu sama lain.

Dalam hal ini, dapat dianggap mendekatkan produknya melalui perdebatan di media.

Melalui strategi ini, perhatian konsumen akan diperoleh, dan konsumen akan berinisiatif melakukan pengujian atau mencoba kedua produk tersebut, sebelum menggemari produk tersebut.

Strategi ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua produk yang bersinggungan.

Sebagai informasi, dari data survei jajak pendapat yang dilakukan salah satu media, tahun lalu merek AQUA disukai 74,9% responden mereka dan Le Minerale menempati peringkat kedua merek air mineral paling favorit dengan persentase 62,1%.

Sementara merek lain seperti Cleo dan Nestle, rata- rata disukai kurang dari 25% responden.

Dari sisi teori persaingan usaha, fenomena ini dapat mengarah pada manipulasi daring (online manipulation) yang dijelaskan berbagai jurnal persaingan usaha.

Teori tersebut menjelaskan kesejahteraan konsumen akan berkurang ketika suatu platform mempengaruhi konsumen untuk menaruh perhatian dan berbelanja yang bertentangan dengan kepentingan terbaiknya.

Adanya perdebatan isu BPA ini, dapat dikatakan mengalihkan persaingan usaha di sektor tersebut kepada aspek jenis kemasan yang digunakan, bukan lagi pada faktor harga atau kualitas produk.

“Ini berpotensi dapat
membingungkan konsumen dalam memilih produknya dan mengganggu iklim usaha di sektor tersebut,” jelasnya.

Untuk itu KPPU mengimbau para pihak yang terkait untuk menghentikan berbagai kampanye negatif di berbagai media terkait isu tersebut

Selain itu memberikan kesempatan pada pemerintah untuk mengambil sikap mengenal potensi bahaya kemasan yang digunakan untuk air minum dalam kemasan.

KPPU akan hadir mencermati isu tersebut guna menjaga persaingan usaha yang sehat tanpa tendensi untuk melindungi pelaku usaha tertentu.

Jika publik atau pelaku usaha menemukan perbuatan pelaku usaha tertentu yang anti-persaingan, seperti menghalangi konsumen untuk memperoleh suatu produk AMDK, atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama, atau menetapkan penjualan bersyarat sebagaimana pernah diputus KPPU pada akhir tahun 2017 lalu, ataupun perilaku lainnya, KPPU meminta agar disampaikan laporan resmi ke KPPU untuk dapat dilakukan penegakan hukum,” pungkasnya. ( swisma)

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.