HPN 2023, FJPI Hadirkan Sarasehan Jurnalis Perempuan Indonesia 

MEDAN-Memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) sebagai organisasi jurnalis perempuan akan menggelar sarasehan jurnalis perempuan Indonesia.

Kegiatan tersebut akan diadakan di Hotel Grand Mercure, Ruang Amerylis, lantai 2 Jalan Sutomo, Medan, Selasa ( 7/2/ 2023).

Sarasehan jurnalis perempuan Indonesia yang digelar FJPI ini akan mengusung tema ‘Menyusuri Jejak Sumatera Sebagai Pelopor Pers Perempuan’.

Diikuti 100 peserta dari kalangan jurnalis perempuan se Indonesia, sarasehan ini akan menghadirkan sejumlah narasumber di bidangnya, di antaranya Ichwan Azhari (Sejarawan dari Universitas Negeri Medan).

selain itu Uni Lubis (Ketua Umum FJPI/ Pemred IDNTimes), Lia Anggia Nasution (Peneliti Sejarah Pers Perempuan di Sumatera Utara) dan Risa Marta Yati (Peneliti Pers Perempuan di Sumbar).

“Tampil sebagai keynote speaker di sarasehan Ketua Dewan Pers DR Ninik Rahayu SH, MS,” sebut Ketua Panitia Kegiatan, Khairiah Lubis yang juga Sekretaris Jenderal FJPI.

Pelopor Pers Perempuan

Khairiah juga menuturkan alasan FJPI secara khusus mengusung tema tentang ‘Menyusuri Jejak Sumatera sebagai Pelopor Pers Perempuan di Indonesia’.

Dijelaskannya, itu dikarenakan Sumatera memiliki sejarah panjang dalam perjuangan pers perempuan di Indonesia.

Negeri Andalas yang membujur dari Teluk Benggala hingga Selat Sunda ini adalah tempat lahirnya pers perempuan di Indonesia.

Ada dua media perempuan asal Sumatera yang menandai perjuangan perempuan dari sisi pers, yaitu Koran Sunting Melayu yang didirikan Rohana Kudus di Sumatera Barat sekitar 1912, dan Koran Perempuan Bergerak yang diprakarsai Boetet Satidjah dari Medan, Sumatera Utara pada 1919.

Sementara itu, Sunting Melayu tercatat sebagai surat kabar pertama di Indonesia yang dipimpin, dijalankan, dan diperuntukkan bagi kaum perempuan.

Dengan isu nasionalisme dan emansipasi perempuan dalam pendidikan, Rohana berperan sebagai pemimpin redaksi yang turut dibantu  Zubaidah Ratna Djuwita.

“Tidak hanya menjadi wadah berpendapat para perempuan di Sumatra Barat, Sunting Melayu yang terbit seminggu sekali dan bertahan terbit hingga 9 tahun juga menampung tulisan dari daerah-daerah lain di Indonesia,” tuturnya.

Kelahiran Sunting Melayu lanjutnya, menandakan babakan baru pergerakan dan akselerasi kemajuan perempuan Indonesia.

Sunting Melayu memuat tulisan-tulisan mengenai isu-isu kemajuan perempuan, biografi-biografi perempuan berpengaruh, dan berita-berita dari luar negeri.

Di Medan, Koran Perempuan Bergerak disebut bukan koran biasa. Dari pemilihan namanya, menegaskan  koran ini adalah media progresif. Pada halaman depan koran tertulis, “Penyokong perjuangan kaum perempuan”.

Perempuan Bergerak memiliki jargon “sahabat terbaik mampu melindungi sesama perempuan harus saling mendukung dan melindungi”.

Semangat ini elevan dengan jargon yang diangkat gerakan perempuan saat ini, yaitu woman support woman.

Hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan ikut berpartisipasi di dunia politik menjadi isu utama edisi-edisi Perempoean Bergerak.

“Media ini tidak hanya mengulas tugas perempuan dalam penjagaan rumah tangga, adab sopan santun, kehidupan suami istri, menjaga dan merawat anak serta pergaulan sehari-hari, tapi juga menyuarakan gerakan perempuan dan sastra,” jelasnya.

Diskusi Literasi Hadapi Pemilu 

Selain seminar tentang pers perempuan, untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi Pemilu 2024, FJPI juga menggelar dialog dengan tema Literasi Digital Menghadapi Pemilu 2024.

Bertempat di Rumah Literasi Ranggi di Komplek PWI, Medan, diskusi ini akan diadakan pada Rabu (8/2/ 2023)  menghadirkan narasumber yakni, Imam Wahyudi (Anggota Dewan Pers 2013-2019), Uni Lubis (Ketua Umum FJPI/ Pemred IDNTimes), Musa Rajekshah (Wakil Gubernur Sumatera Utara) dan Alwen Ong (Sociopreneur).

Kegiatan ini, kata Khairiah dilatarbelakangi pelaksanaan Pemilu 2019 yang menunjukkan bahwa ruang digital begitu berpengaruh dalam pola interaksi masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu.

“Kita berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memahami, merespon dan memberikan haknya dalam pemilu,” pungkas Khairiah Lubis. (swisma)

 

 

 

Beri balasan

Alamat email Anda tidak akan ditampilkan.